TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Pertaonan Daulay tidak sepakat power sharing atau bagi-bagi kursi menteri sebagai syarat rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo atau Jokowi dengan Prabowo Subianto setelah Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.
Baca: BPN: Prabowo Pulang Besok atau Lusa, Tak ke Sidang Putusan MK
Dia menilai rekonsiliasi itu seharusnya bukan untuk kepentingan sektoral parpol namun kepentingan bangsa dan negara. "Dalam rekonsiliasi itu tidak harus ada power sharing, namun untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.
Dia mengatakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), memang harus dilakukan rekonsiliasi khususnya bagi partai politik yang lolos ambang batas parlemen.
Menurut dia, hingga saat ini PAN belum pernah ditawari ataupun menawarkan diri menduduki kursi menteri kepada Jokowi. PAN, kata Saleh, tetap konsisten menunggu hasil Putusan MK.
Baca: Gerindra dan Prabowo Belum Putuskan Oposisi atau Koalisi Jokowi
Saleh menjelaskan pertemuan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu hanya silaturahmi biasa, membicarakan masalah kebangsaan. "Dalam rapat harian, Pak Zulkifli katakan itu pertemuan biasa, dan tidak bicara soal jabatan. Justru Pak Zulkifli memberikan saran agar situasi tetap kondusif," katanya.
